PASCA KEKALAHAN JEPANG

 

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II berpengaruh terhadap proses persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang diawali dengan jatuhnya pulau Solomon, Marshal dan Saipan ke tangan Amerika Serikat pada bulan Juni 1945. Akibat kekalahan yang terus menerus dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan Sekutu, maka pada tanggal 7 September 1944. PM Kuniaki Koiso (yang menggantikan PM Tojo ) menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ). BPUPKI berhasil mengadakan sidang dua kali yaitu tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membicarakan tentang dasar negara Indonesia dan sidang kedua tanggal 10 Juli – 16 Juli 1945 membicarakan tentang rancangan Undang-undang Dasar.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Dokuritsu Jumbi Inkai ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indinesia/PPKI ). Perubahan nama dari BPUPKI menjadi PPKI mempunyai makna penting yaitu mengindonesiakan segala buatan Jepang di Indonesia. PPKI berbeda dengan BPUPKI sebab keanggotaannya tidak melibatkan Jepang. Pada awalnya PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari wakil-wakil seluruh Indonesia, 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 orang dari Sunada kecil, 1 orang dari Maluku  dan 1 orang dari penduduk China. Tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambah 6 anggota lagi. Dengan demikian PPKI diambil alih oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dari badan bentukan Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Memang konsep dasar negara Pancasila, rancangan UUD merupakan hasil kerja BPUPKI akan tetapi secara hukum disyahkan oleh PPKI. Hal ini menunjukkan betapa cerdiknya permainan politik yang dilakukan oleh perintis kemerdekaan.

 

PPKI dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Mohammad Hatta dan penasehatnya Ahmad Subardjo. Badan ini diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat dekat Saigon oleh Jenderal Terauchi selaku panglima armada Jepang untuk Asia Tenggara. Untuk keperluan pelantikan, Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat pada tanggal 11 Agustus 1945 dipanggil ke Dalat ( Vietnam). Pada pertemuan tersebut ada dua masalah penting yang dibahas, yaitu :

1.      Waktu yang dianggap tepat untuk Indonesia merdeka

2.      Pembahasan kembali tentang batas-batas wilayah Indonesia sebagai negara merdeka yaitu bekas jajahan Hindia-Belanda. Dalam pertemuan tersebut Terauchi menveto penggabunga Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan.

Sementara itu, kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima  pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945.  Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang makin lemah. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pintu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia semakin terbuka, Jepang tidak dapat merahasiakan kekalahannya walaupun ditutupi. Kondisi Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan ( vocuum of power ), sebab Jepang tidak lagi berhak atas Indonesia setelah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum datang ke Indonesia.                                 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 rombongan Soekarno dan Hatta tiba kembali di Jakarta. Para pemuda telah mendengar desas-desus bahwa Jepang sudah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Berita tersebut dengan cepat menyebar di kalangan pemuda, sehingga pada pukul 16.00 WIB tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir menjumpai Bung Hatta dan Bung Karno, mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan di luar kerangka PPKI. Tetapi ke dua tokoh tersebut bersikukuh bahwa proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Perbedaan pendapat inilah yang memicu terjadinya Peristiwa Rengasdengklok, yaitu peristiwa penculikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta oleh golongan muda untuk dibawa ke Rengas Dengklok.