DUKUNGAN TERHADAP PROKLAMASI

          Kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Dukungan terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia dapat disebutkan, diantaranya:

1.      Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi.

2.      Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik .

3.      Empat raja di Jawa Tengah ( Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, Kasultanan dan Pakualaman Jogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik pada awal September 1945.

      Dukungan  sangat penting yang ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Kasultanan Jogyakarta nampak dalam pernyataannya tanggal 5 September 1945.  Dalam pernyataan tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono IX menegaskan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat. Sesungguhnya sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia, tidak akan ada negara di dalam negara, kalau hal tersebut terjadi  akan memudahkan bangsa asing mengadu domba.

      Dukungan terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia juga datang dari rakyat dan pemuda. Beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia antara lain  :

1.   Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

            Rapat Raksasa dilaksanakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang, termasuk tank-tank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tanggal 19 September 1945.

         Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden  Mohammad Hatta dan sejumlah menteri. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato:

“ Percayalah rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kalau memang saudara-saudara percaya kepada pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, kami akan tetap mempertahankan. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin”

Makna penting yang dapat diambil dari rapat raksasa di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945:

§  Mempertemukan Pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia sebulan dengan rakyat dan memberikan kepada rakyat kepercayaan kepada potensinya sendiri

§  Perwujudan pertama kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya

2.   Terjadinya Insiden Bendera di Hotel Yamato, Surabaya.

      Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu segerombolan pasukan Serikat. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa orang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai merah putih. Disebut insiden bendera karena kasusnya penyobekan bendera, disebut insiden Yamato karena terjadi di hotel Yamato, disebut insiden Tunjungan karena  hotel itu terletak di jalan Tunjungan

3.   Di Yogyakarta

         Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia.

         Tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Jogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di Daerah tersebut telah di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan surat kabar Kedaulatan Rakyat.

4.   Bandung

         Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945

.

5.   Sumatera Selatan

             Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatera Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika residen Sumatera Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing.

            Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.

6.     Sulawesi Selatan

            Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Ujung Pandang, Gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhati-hati, para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati ( Bo-ei Taishin), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP.

            Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut pasukan Australia yang telah ada, bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke  Polombangkeng.

7.     Sulawesi Utara

         Usaha menegakkan kedaulatan di Sulawei Utara tidak padam, meskipun tentara NICA telah menguasai di wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Pebruari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL  tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Menado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, G.E. Duhan.

         Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Menado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Jogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Ch.Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Pebruari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian.

8. Kalimantan

         Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tetap melaksanakannya. Di Balikpapan tanggal 14 Nopember 1945, sejumlah tidak kurang 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera Merah Putih.

9. Gorontalo

         Pada tanggal 13 September 1945 di Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.

10. Di Bali

      Para pemuda Bali telah membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI), pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal.

         Kalian masih ingat keputusan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945? Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa dalam sidang tersebut PPKI memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Partai Nasional Indonesia. BKR tugasnya sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah. Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL dan Heiho segera membentuk BKR di daerah sebagai wadah perjuangannya. Khusus di Jakarta dibentuk BKR Pusat untuk mengkoordinasi dan mengendalikan BKR di bawah pimpinan Kaprawi. Sementara BKR Jawa Timur dipimpin Drg. Moestopo, BKR Jawa Tengah dipimpin Soedirman, dan BKR Jawa Barat dipimpin Arudji Kartawinata.

         Pemerintah belum membentuk tentara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik.  Mengingat pembentukan tentara yang bersifat nasional akan mengundang sikap bermusuhan dari Sekutu dan Jepang. Menurut perhitungan kekuatan nasional belum mampu menghadapi gabungan sekutu dan Jepang.

         Sementara itu para pemuda yang kurang setuju pembentukan BKR, dan menghendaki pembentukan tentara nasional, membentuk badan-badan perjuangan atau laskar bersenjata. Badan perjuangan tersebut misalnya Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dan lainnya.

         Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ). Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Supriyadi. Dengan dasar maklumat pemerintah tersebut segera dibentuk Markas Tertinggi TKR oleh Oerip Soemohardjo dengan kedudukan di Yogyakarta. Di pulau Jawa terbentuk 10 Divisi dan di Sumatera 6 Devisi. Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat memerlukan satu pimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi segala persoalan akibat perkembangan tersebut. Soepriyadi yang ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR ternyata tidak pernah muncul. Pada bulan November 1945 atas prakarsa dari markas tertinggi TKR diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Devisi V/ Banyumas. Sebulan kemudian pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan lamanya Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal ( Letjen ).

         Terpilihnya Soedirman merupakan titik tolak perkembangan organisasi kekuatan pertahanan keamanan. Pada bulan Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia ( TRI ). Pada bulan Juni 1947 nama TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia ( TNI ). Sampai dengan pertengahan 1947, bangsa Indonesia telah berhasil menyusun, mengkonsolidasikan dan sekaligus mengintegrasikan alat pertahanan dan keamanan. TNI bukanlah semata-mata alat negara atau pemerintah, melainkan alat rakyat, alat “revolusi” dan alat bangsa Indonesia.

         Setelah membahas perkembangan BKR, bagimana dengan perkembangan Komite Nasional? Komite Nasional yang sudah dibentuk bukanlah merupakan Badan Perwakilan Rakyat, melainkan sebagai badan pembantu presiden, sehingga merupakan bagian badan eksekutif. Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Pembentukan Komite ini dimaksudkan untuk memenuhi gagasan tentang kedaulatan rakyat. Sebagai ketua Komite Nasional Indonensia Pusat pertama kali adalah Mr. Kasman Singadimejo. Pada sidang KNIP tanggal 16 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat wakil presiden Nomor x yang isinya Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ) sebelum MPR dan DPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Dalam pelaksanaannya tugas KNIP dilaksnakan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP ) yang diketuai oleh Sutan Syahrir.

Langkah selanjutnya di daerah dibentuk Komite Nasional Daerah. KNI Daerah bersama dengan pemuda dan BKR memegang peran yang penting dalam mengambilalih kekuasaan Jepang.