DUKUNGAN TERHADAP PROKLAMASI

          Kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Dukungan terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia dapat disebutkan, diantaranya:

1.      Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi.

2.      Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik .

3.      Empat raja di Jawa Tengah ( Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, Kasultanan dan Pakualaman Jogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik pada awal September 1945.

PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Setelah berabad-abad bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan dilandasi oleh semangat kebangsaan, serta telah mengorbankan nyawa maupun harta yang tidak terhitung junlahnya,  maka peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan tersebut. Proklamasi Kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Makna  dan arti pentingnya  Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia antara lain:

•  Dari sudut Hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) dan menghapuskan tatanan hukum kolonial
• Dari sudut politik-idiologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang       lepas dari penjajahan dan membentuk Negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh
• Sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan
• Sebagai alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia,       bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk          menggenggam seluruh hak kemerdekaan
• Merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi dan    motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan

PROKLAMASI : SEKITAR PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN

Sekitar pukul 21.00 WIB Soekarno-Hatta sudah sampai di Jakarta. Anggota PPKI semula sudah diundang untuk bersidang pada pukul 10.00 WIB, tetapi tidak dapat dilaksanakan, karena ketuanya Soekarno tidak ada. Undangan dilakukan lagi untuk berapat di rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Pihak mahasiswa menunjuk Chairul saleh dan Sukarni untuk mewakili mereka dalam rapat tersebut. Laksamana Muda Maeda menawarkan rumahnya untuk berapat, karena rumah tersebut mempunyai hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang. Dengan demikian apabila Gunsei dan Kenpeitainya hendak mengambil tindakan untuk mencegah kemerdekaan Indonesia, mereka yang berada di rumah Maeda tetap aman. Dalam kondisi demikian, peran Laksamana Maeda cukup penting. Pada saat-saat yang genting, Maeda menunjukkan kebesaran moralnya, bahwa kemerdekaan merupakan  aspirasi alamiah dan hak dari setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia.  

PERISTIWA RENGAS DENGKLOK

Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah  berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Wikana dan lainnya. Penyerahan Jepang atas Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan  (vocuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah, sementara pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Gunseikan telah mendapat perintah-perintah khusus agar mempertahankan status quo sampai kedatangan pasukan Sekutu.

Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, BM Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik dan chaerul Shaleh. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri.

PASCA KEKALAHAN JEPANG

 

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II berpengaruh terhadap proses persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang diawali dengan jatuhnya pulau Solomon, Marshal dan Saipan ke tangan Amerika Serikat pada bulan Juni 1945. Akibat kekalahan yang terus menerus dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan Sekutu, maka pada tanggal 7 September 1944. PM Kuniaki Koiso (yang menggantikan PM Tojo ) menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ). BPUPKI berhasil mengadakan sidang dua kali yaitu tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membicarakan tentang dasar negara Indonesia dan sidang kedua tanggal 10 Juli – 16 Juli 1945 membicarakan tentang rancangan Undang-undang Dasar.

PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

Pergerakan Nasional memiliki arti sebagai gerakan bangsa itu sendiri, walaupun yang bergerak itu sebagian rakyat atau sebagian kecil sekalipun, asalkan apa yang menjadi tujuan itu dapat menentukan nasib bangsa itu secara keseluruhan, menuju keciti-cita yang tertentu yaitu kemerdekaan.

A.   Hakekat Pergerakan Nasional

Dalam Pergerakan Nasional, kesetiaan diletakkan pada bangsa itu sendiri. Pergerakan nasional pada umumnya merupakan pergerakan dari bangsa yang terjajah melawan bangsa yang menjajah untuk mendirikan suatu negara yang merdeka. Tujuan pergerakan nasional yang seutuhnya tidak mungkin terwujud sejauh kemerdekaan dalam bidang politik belum dapat dicapai.

            Pergerakan nasional dalam sejarah Indonesia merupakan salah satu momentum yang  sangat penting. Pergerakan nasional Indonesia meliputi berbagai gerakan atas aksi yang dilakukan dalam bentuk organisasi modern menuju ke arah yang lebih baik terutama dalam kehidupan rakyat Indonesia.

            Istilah pergerakan nasional berbeda dengan perjuangan nasional, kata perjuangan memiliki cakupan waktu yang lebih luas ( lama ) karena perjuangan bangsa itu sebenarnya sejak bangsa itu ada sampai mencapai tujuan. Sedang pergerakan nasional hanyalah meliputi kurun waktu 1908 – 1945. Pergerakan nasional bertolak dari tahun 1908 karena munculnya organisasi modern yang pertama-tama ada di Indonesia adalah pada tahun itu yaitu organisasi Budi Utomo.

KESADARAN NASIONAL MENUJU NASIONALISME INDONESIA

Munculnya kesadaran nasional bagaikan terbit sang surya menerangi era kegelapan Nusantara yang dirundung penderitaan, penindasan, ketidak adilan dan pemerkosaan terhadap hak asasi rakyat. Ternyata kadar nasionalitas , cinta tanah air melaju  tak terbendung mendambakan rasa persatuan, kesatuan bebas dari penjajahan 

A.   Nasionalisme dan Kesadaran nasional

            Nasionalisme jika dilihat dari aspek bahasa  memiliki akar kata Natie ( Belanda ) atau nation (Inggris) yang berarti bangsa. Sebelum lahirnya pergerakan nasional mestinya terlebih dahulu ada benih-benih kesadaran nasional. Kesadaran nasional sebenarnya suatu pandangan yang sangat terkait dengan perasaan, soal kehendak ( tekad ) semata-mata untuk hidup bersama (ledesir de vivre ensenble) yang timbul diantara golongan besar manusia yang nasibnya sama pada masa lampau terutama dalam penderitaan-penderitaan bersama.

            Rasa kebangsaan tersebut menunjuk pada semangat kadar nasionalitas, cinta tanah air.

PERANG TAPANULI DAN PERLAWANAN RAKYAT

1. Perang Tapanuli   ( 1878 – 1907 ).

            Pada tahun 1878 Belanda mulai dengan gerakan militernya menyerang daerah Tapanuli, sehingga meletus perang Tapanuli dari tahun 1878 sampai tahun 1907. 

Kerajaan batak terletak di wilayah tapanuli dengan pusat pemerintahannya di Bakkara, sebelah barat daya danau Toba. Sebab-sebab terjadinya Perang batak atau Perang tapanuli antara lain sebagai berikut   :

1. Raja Sisingamangaraja XII menentang dan menolak dimana daerah kekuasaanya seperti kota Natal, Mandailing, Angkola, Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai Belanda.
2. Belanda ingin mewujudkan Pax Netherlandica ( Menguasai seluruh Hindia Belanda ).

PERANG BONE, PERANG MALUKU DAN PERANG ACEH

1. Perang Bone 1824

             

Sulawesi Selatan merupakan suatu tantangan yang besar bagi pihak Belanda untuk menjaga eksistensinya. Sebagai sekutu utama VOC, khususnya pada era Aru Palaka, kerajaan Bone telah tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang terkuat di wilayah itu. Ketika orang-orang Belanda kembali pada tahun 1816, timbul ketegangan-ketegangan antara pihak Belanda dengan Ratu Bone.  Sebenarnya tidak hanya Bone , banyak penguasa Sulawesi Selatan yang berpendapat bahwa hubungan mereka sebelumnya dengan pihak Belanda telah putus saat menyerahnya Belanda kepada Inggris pada tahun 1811. Dengan demikian, Perjanjian Bongaya  ( 1667 ), tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.

           

 Pada tahun 1824, Gubernur Jendral van der Capellen mengunjungi wilayah itu dan berusaha membujuk kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan untuk memperbaharui Perjanjian Bongaya, tetapi Bone bersikeras menolaknya. Setelah van der Capellen pergi meninggalkan Bone, ratu Bone memimpin kerajaan-kerajaan Bugis melancarkan perang. Mereka merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dan berhasil membantai dua garnisun Belnada. Tentunya pihak Belanda tidak tinggal diam, segera melancarkan serangan balasan.

            Pada tahun 1825, pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Bone. Tetapi ketika Perang Diponegoro ( 1825 – 1830 ) meletus, hampir seluruh pasukan Belanda ditarik ke Jawa. Bone bisa mengambil nafas untuk menyusun kekuatan kembali dan mengadakan serangan bertubi-tubi. Pasukan Belanda baru kembali melancarkan serangan besar-besaran pada tahun 1858 – 1860. Penaklukkan yang terakhir dan menentukan kekalahan Bone, baru terjadi pada tahun 1908. Bone harus menandatangani Perjanjian Pendek.

PERANG BANJAR DAN PERANG BALI

Perang Banjar  ( 1859 – 1905 )

            Kerajaan Banjar terletak di Kalimantan dengan pusat pemerintahannya di tepi sungai Barito, kota Banjarmasin. Pendiri kerajaan Banjar adalah Sultan Suriansyah  pada tahun 1595, yang wilayahnya meliputi seluruh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta beberapa daerah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Banjar masin sebagai ibukotanya merupakan sebuah Bandar yang ramai dan sebagai kota dagang yang sibuk.

            Kapal Belanda pertama kali datang ke Banjarmasin sekitar abad ke –16, begitu mengenal daerah tersebut sebagai penghasil lada dan batu bara langsung tertarik. Pada tanggal 14 Pebruari 1606 datang lagi kapal Belanda di bawah pimpinan Gillis Michielszoon, mula-mula sebatas hubungan dagang, namun pada perkembangan selanjutnya mengarah pada monopoli dan menguasai wilayah.

Perang Diponegoro ( 1825 – 1830 )

             Kerajaan Mataram pada abad ke –18 mengalami kemerosotan. Belanda berhasil memecah belah wilayah kerajaan Mataram menjadi Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegara dan Pakualaman. Sebagian besar daerah-daerah kekuasaan Mataram diambil alih menjadi Belanda dengan dalih sebagai imbalan atas bantuan pada pihak tertentu dari empat kerajaan kecil tersebut.

            Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda ini menimbulkan kebencian dari kalangan rakyat banyak. Kebencian terakumulasi melahirkan perlawanan rakyat menentang pendudukan Belanda. Tindakan Belanda yang memancing perlawanan adalah   :

1. Kekuasaan raja Mataram semakin lemah, wilayahnya dipecah-pecah.
2. Kewibawaan kerajaan merosot akibat Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja pengganti.
3. Kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Mereka dilarang menyewakan tanah bahkan diambil alih haknya.
4. Adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot.
5. Penderitaan rakyat yang berkepanjangan sebagai akibat dari berbagai macam pajak seperti pajak hasil bumi, pajak jembatan, pajak jalan, pajak pasar, pajak ternak, pajak dagangan, pajak kepala dan pajak tanah.